Jakarta. cfi-indonesia.id. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), menggelar Project Steering Committee (PSC) Meeting Tahun 2026 Program GEF-6 CFI Indonesia pada 24 Februari 2026. Pertemuan yang dilaksanakan secara hybrid ini diikuti lebih dari 80 peserta dari unsur pemerintah pusat dan daerah, mitra pelaksana, PMU GEF 6 CFI Indonesia serta WWF US GEF Agency.

Agenda utama pertemuan adalah pengesahan Annual Work Plan and Budget (AWPB) 2026—rencana kerja dan anggaran tahun terakhir sebelum program yang didukung oleh Global Environment Facility (GEF) ini resmi ditutup.

Director WWF-US GEF Agency, Heike Lingertat menyampaikan Sambutan secara During pada PSC Meeting Tahun 2026 Program GEF-6 CFI Indonesia, Jakarta (24/2/2026)

Director WWF-US GEF Agency, Heike Lingertat, menegaskan bahwa tahun 2026 merupakan fase krusial untuk memastikan seluruh capaian program dapat difinalisasi dan diperkuat.

“Program kerja 2026 dibangun di atas fondasi yang kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Fokus kami adalah memastikan hasil-hasil utama benar-benar terkonsolidasi dan siap dilanjutkan setelah proyek ini berakhir,” ujar Heike.

Penyelarasan Kebijakan dan Penguatan Tata Kelola

Salah satu prioritas utama dalam AWPB 2026 adalah penyelesaian dan penyelarasan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715, 717, dan 718. Ketiga wilayah ini memiliki nilai strategis tinggi karena menjadi sentra perikanan di kawasan timur Indonesia.

Heike menekankan pentingnya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan implementasi Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM).

“Kami mendorong agar prinsip pengelolaan berbasis ekosistem dan berbasis hak tidak hanya menjadi dokumen kebijakan, tetapi benar-benar terintegrasi dalam sistem nasional dan berjalan efektif di lapangan,” jelasnya.

Selain aspek kebijakan, penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama. Dukungan terhadap Unit Pengelolaan Perikanan, pengembangan standar kompetensi EAFM, serta pelatihan bagi pengelola perikanan, penyuluh, dan masyarakat menjadi bagian dari strategi keberlanjutan.

“Investasi pada kapasitas dan kelembagaan adalah kunci. Tanpa itu, keberlanjutan pasca-proyek akan sulit tercapai,” tambah Heike.

Skema Pembiayaan Inovatif dan Dukungan Perikanan Skala Kecil

Pada sisi implementasi, program 2026 tetap mendorong peningkatan efektivitas kawasan konservasi perairan serta integrasinya dalam perencanaan EAFM yang lebih luas. Selain itu, penguatan perikanan skala kecil dilakukan melalui dukungan rantai nilai, Fishery Improvement Plans (FIP), dan pendekatan berbasis pasar.

Salah satu inovasi yang diuji coba adalah mekanisme Payment for Ecosystem Services (PES) sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang konservasi pesisir.

“Skema pembiayaan percontohan seperti PES menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi opsi pendanaan berkelanjutan bagi konservasi ekosistem pesisir,” ungkap Heike.

Ia juga menyampaikan optimisme bahwa keberhasilan GEF-6 CFI Indonesia dapat menjadi pijakan menuju fase berikutnya.

“Keberhasilan proyek ini menyediakan titik masuk konkret untuk peningkatan skala dan replikasi secara programatik, sejalan dengan arah GEF-9 yang menekankan dampak sistemik dan manfaat lingkungan global,” tegasnya.

Selaras dengan Agenda Blue Economy

Direktur PSDI, Syahril Abd Raup membacakan Sambutan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sekaligus membuka PSC Meeting Tahun 2026 Program GEF-6 CFI Indonesia, Jakarta (24/2/2026)

Direktur PSDI Syahril Abd Raup, yang juga menjabat sebagai National Project Coordinator GEF-6 CFI Indonesia, membacakan sambutan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam paparannya ditegaskan bahwa program GEF-6 CFI Indonesia sangat selaras dengan kebijakan Blue Economy yang menjadi prioritas KKP.

“Program ini sejalan dengan Penangkapan Ikan Terukur dan Kampung Nelayan Merah Putih, yang bertujuan membatasi jumlah tangkapan sesuai daya dukung sumber daya sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan,” ujar Syahril membacakan sambutan Dirjen.

Ia menambahkan bahwa CFI Indonesia memiliki posisi strategis mengingat mayoritas nelayan Indonesia adalah nelayan skala kecil.

“Sekitar 90 persen nelayan perikanan tangkap kita adalah nelayan skala kecil. Karena itu, penguatan tata kelola yang adil dan berkelanjutan menjadi sangat penting,” paparnya.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan nelayan dan Awak Kapal Perikanan, Muhammad Abdi Suhufan ikut hadir sekaligus menyampaikan arahan pada PSC Meeting Tahun 2026 Program GEF-6 CFI Indonesia, Jakarta (24/2/2026)

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan nelayan dan Awak Kapal Perikanan, Muhammad Abdi Suhufan, turut memberikan apresiasi atas kontribusi program ini terhadap kebijakan prioritas KKP.

“Ini tahun kedua saya mengikuti proyek ini, dan sekitar 60 sampai 70 persen kegiatannya mendukung Penangkapan Ikan Terukur,” ungkap Abdi.

Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan di lapangan. Implementasi Penangkapan Ikan Terukur dinilai belum berjalan maksimal dan sempat mengalami relaksasi kebijakan.

“Tantangannya nyata. Kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Karena itu, di tahun terakhir proyek ini kita berharap ada kontribusi konkret yang bisa memperkuat implementasi pada 2027,” tegasnya.

Pentingnya Sinergi dan Komunikasi

Menutup pertemuan, Syahril Abd Raup menekankan perlunya dukungan anggaran dan penguatan kolaborasi lintas sektor agar berbagai pekerjaan rumah yang tersisa dapat diselesaikan.

“Kita perlu memastikan integrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam mendorong perubahan regulasi dan optimalisasi Unit Pengelola Perikanan di setiap WPP,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik dan komunikasi daerah agar kebijakan dapat dipahami dan didukung secara luas.

“Apa yang dilakukan dalam proyek ini harus nyambung dengan arahan Bapak Menteri, termasuk dorongan terhadap Kampung Nelayan Merah Putih dan penguatan Blue Economy,” tutup Syahril.

Project Manager GEF-6 CFI Indonesia, Adipati Rahmat memandu kegiatan PSC Meeting Tahun 2026 Program GEF-6 CFI Indonesia, Jakarta (24/2/2026)

Project Manager GEF-6 CFI Indonesia, Adipati Rahmat, menyampaikan bahwa hingga 31 Desember 2025 hampir seluruh indikator inti proyek telah tercapai sesuai Result Framework. “Per 31 Desember 2025, capaian output Komponen A dan B masing-masing telah mencapai 100 persen, sedangkan Komponen D mencapai 96 persen,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa progres tersebut menjadi modal kuat untuk memastikan penuntasan target di tahun terakhir pelaksanaan proyek.

Memasuki 2026, pihaknya telah menyusun Annual Work Plan and Budget (AWPB) senilai Rp11,5 miliar untuk mendanai 29 kegiatan strategis. “Dari total tersebut, sembilan kegiatan dengan nilai sekitar Rp3,2 miliar akan secara langsung mendukung implementasi Kampung Nelayan Merah Putih di Indonesia Timur,” jelas Adipati. Ia menambahkan, tahun terakhir ini difokuskan pada konsolidasi hasil agar manfaat proyek tetap berkelanjutan setelah program berakhir.

PSC Meeting 2026 tidak sekadar menjadi forum pengesahan rencana kerja, tetapi juga menjadi momentum refleksi dan konsolidasi. Tahun terakhir GEF-6 CFI Indonesia diharapkan mampu meninggalkan fondasi yang kokoh—baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, maupun kapasitas—untuk memastikan pengelolaan perikanan Indonesia semakin terukur, adil, dan berkelanjutan.